cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arnis Duwita Purnama
Contact Email
jurnal@komisiyudisial.go.id
Phone
+628121368480
Journal Mail Official
jurnal@komisiyudisial.go.id
Editorial Address
Redaksi Jurnal Yudisial Gd. Komisi Yudisial RI Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Yudisial
Published by Komisi Yudisial Republik Indonesia
ISSN : 19786506     EISSN : 25794868     DOI : 10.29123
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Yudisial memuat hasil penelitian putusan hakim atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan di Indonesia maupun luar negeri dan merupakan artikel asli (belum pernah dipublikasikan). Visi: Menjadikan Jurnal Yudisial sebagai jurnal berskala internasional. Misi: 1. Sebagai ruang kontribusi bagi komunitas hukum Indonesia dalam mendukung eksistensi peradilan yang akuntabel, jujur, dan adil. 2. Membantu tugas dan wewenang Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam menjaga dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 2 (2011): ANTINOMI PENEGAKAN HUKUM" : 7 Documents clear
INKONSISTENSI LOGIKA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Widiada Gunakaya
Jurnal Yudisial Vol 4, No 2 (2011): ANTINOMI PENEGAKAN HUKUM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v4i2.194

Abstract

ABSTRACTThe court decision as final phase of enforcement and application of law, as a normative it is properly to reflect material truth, justice values, utility and it has legal certainty will as. In connection with the decision court of BMS No.44/Pid.B/2008/PN.Bms, the accused has been stated proved guilty committed "the criminal act of corruption as a continuous" with the State suffered losses as much as 117.535.350 IDR. According the verdict, The court decision has been applicated the provisions of Article 197 Paragraph (1) regarding Law of criminal procedure in general. Yet in connection with substantive criminal law, the court was not applicate as a truth the elements of unlawfulness (actus reus) and criminal liability (men rea) as conditional sentence. Legal reasoning likewise, was not excute as a systematical and logical yet, including the values of justice was not fulfil appreciate in the court decision anyway.Keywords : criminal act, criminal liability, material unlawfulness, certain of law, and justice ABSTRAKPutusan pengadilan merupakan akhir dari penegakan dan penerapan hukum yang secara normatif mengandung kebenaran materiil, kejujuran, nilai keadilan, manfaat dan kepastian hukum. Dalam keterkaitan dengan putusan pengadilan No.44/Pid.B/2008/PN.Bms, menyatakan terdakwa bersalah melanggar ketentuan korupsi dimana negera dirugikan sebesar Rp. 117.535.350,-. Merujuk pada putusan tersebut, secara umum putusan pengadilan mengaplikasikan pasal 197 Paragraph (1) dalam hukum acara pidana. Meski sudah terkait dengan hukum pidana substantif, pengadilan belum mengaplikasikan unsur-unsur unlawfulness atau actus reus, dan pertanggungjawaban pidana sebagai pertimbangan hukuman. Dasar hukum yang digunakan belum mengendepankan logika dan sistematis, termasuk nilai-nilai keadilan dalam putusan pengadilan. Kata kunci: hukum kejahatan, pertanggungjawaban pidana, bukti yang tidak syah, kepastian hukum, keadilan
PERSELISIHAN HUKUM MODERN DAN HUKUM ADAT DALAM KASUS PENCURIAN SISA PANEN RANDU Widodo Dwi Putro
Jurnal Yudisial Vol 4, No 2 (2011): ANTINOMI PENEGAKAN HUKUM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v4i2.190

Abstract

ABSTRACTModern law and customary law should be able to coexist in a pluralistic constellation of law in Indonesia. But in some cases, modern law deals vis a vis with customary law, and often customary law has to be in yield position. The contradiction has become fact in Batang, Central Java. The case of cotton harvest theft trialed in Batang District Court. Based on the fact, in this paper resolves that the enactment of modern law, often emphasized through legal positivism, tends to hurt the sense of social justice. Positive law or legal positivism not enough to describe fairnes dan justice. Then, jugde, when decides the case, doesn’t use legal positivism only. Keywords: customary law, modern law, legal positivism, social justice ABSTRAKHukum modern dan hukum adat dapat eksis bersama dalam konstelasi hukum Indonesia yang syarat dengan plurarisme. Namun, dalam beberapa kasus harus berhadapan dengan hukum adat seperti putusan atas pencurian batang randu di Batang. Kedua hukum tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu keadilan yang jauh melampaui hukum sehingga keadilan tidak bisa sepenuhnya dipastikan dalam rumusan hukum. Hukum tanpa keadilan tidak layak lagi disebut hukum, tetapi keadilan tanpa hukum tetaplah keadilan, meskipun keadilan yang "defisit". Jadi, keadilan itu tidak terbatas, dalam arti ia tidak bisa dibatasi dalam definisi tertentu, atau direduksi pada hukum tertentu, atau diderivasi pada sesuatu yang dianggap pasti. Hukum positif, betapa pun lengkapnya, tetap saja terbatas, terutama akan terlihat jelas dalam "hard cases". Mengembalikan teks hukum pada satu-satunya makna, tidak hanya tidak mungkin, melainkan juga semakin menjauhkannya dari makna keadilan.Kata kunci: hukum adat, hukum modern, hukum positif, keadilan sosial
PENGENYAMPINGAN ASPEK PIDANA PELAYARAN DAN PIDANA KOPERASI PADA PERKARA ILLEGAL LOGGING Suharizal Suharizal; Firdaus Arifin
Jurnal Yudisial Vol 4, No 2 (2011): ANTINOMI PENEGAKAN HUKUM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v4i2.195

Abstract

ABSTRACTThe practice of illegal logging is not a standing apart form of crime. There are many factors and aspects bounding it. In the context of this decision, the examination of the case and the final decision should not just rely on the provision of the forestry law, but also employ the marine criminal law since the crime utilizes cruise ship or the like. But it was not evident in the decision of District Court of Labuha. Even its criminal aspects of the marine criminal law tend to be forgotten by the panel of judges who investigate and adjudicate a quo case.Keywords: illegal logging, corporate crime, the marine criminal law. ABSTRAKPraktek illegal logging bukan menjadi bagian dari bentuk kejahatan semata karena terdapat berbagai macam faktor yang melingkupinya. Dalam kerangka putusan pengadilan dalam kajian ini diperoleh bahwa putusan hanya berdasarkan atas hukum kehutanan, padahal seharusnya hakim juga bisa mengunakan hukum kejahatan kelautan karena adanya kapal yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Akan tetapi hal tersebut belum terlihat dalam putusan Pengadilan Negeri Labuha sehingga aspek kejahatan sebagaimana yang tertuang dalam hukum kejahatan kelautan dilupakan oleh panel hakim untuk melakukan investigasi lebih mendalam dalam dapat diajudikasikan dalam proses peradilan atas kasus tersebut.Kata kunci: pembabatan hutan, kejahatan korporasi, hukum kejahatan kelautan
RELASI KEKUASAAN DAN HUKUM DALAM KASUS KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA Mirza Alfath
Jurnal Yudisial Vol 4, No 2 (2011): ANTINOMI PENEGAKAN HUKUM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v4i2.191

Abstract

ABSTRACTThis article is to learn about some problems in a decision delivered by Lhoksukon Distric Court, i.e. whether it was ruled on the bases of the right application of both procedural and material law as well as the honor of human right principles. Such an analysis of the court decision is very intriguing since the defendant was dubbed as a rebellion from the GAM in Aceh restive Province. The panel of judges sent the defendant to prison for 2.5 years although prosecutor could not provide ample evidence to prove his guilt. The Author seem court decisions in this case still promotes the the authority and powers so taht a fair and transparant trial has not been seen Keywords: material law, rebellion, human right principles. ABSTRAKArtikel ini mengkaji beberapa persoalan dalam putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon, apakah sudah menerapkan dasar hukum antara hukum materiil dan prosedural dalam menerapkan prinsip hak asasi manusia. Analisa terhadap putusan ini sangat memikat sejak terdakwa yang dianggap sebagai pemberontak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di propinsi daerah khusus Aceh. Majelis hakim memutus yang bersangkutan di penjara selama 2,5 tahun meskipun jaksa penuntut tidak memiliki bukti yang cukup untuk membuktikannya bersalah. Menurut penulis, Keputusan pengadilan dalam kasus ini masih menunjukkan kekuasaan dan kewenangan dengan mengabaikan prinsip transparansi peradilan.Keyword : Hukum materiil, pemberontak, prinsip hak asasi manusia
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT DARI PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF S Atalim
Jurnal Yudisial Vol 4, No 2 (2011): ANTINOMI PENEGAKAN HUKUM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v4i2.196

Abstract

ABSTRACTJustice is the ultimate purpose of law. According to progressive law perspective, the judges must extensively try to understand all aspect of the environmental law. It is very poor if the verdict by judges only based on formal rules or laws. The result of this formal procedural is to realized a legal justice or procedural justice. But it is not enough because the effects of unlawful action to society must be calculated. Through this analysis, the author wants to stresess that substantial justice is more important than procedural or legalistic justice, because substantial justice meet the demand of society as the subject of law or rules. The right of healthy environment is a part of human rights. This is the merit of progressive law theory. Keywords: Environmental law, procedural justice, legal justice, substantive justice, progressive law theory. ABSTRAKKeadilan merupakan tujuan akhir dari hukum. Berkaitan dengan pandangan hukum progresif, hakim harus lebih ektensif untuk memahami berbagai aspek dalam hukum lingkungan, bukan sebaliknya sehingga putusan hakim tidak hanya berdasarkan hukum formal saja. Prosedur formal hanya akan menghasilkan keadilan hukum atau keadilan prosedural saja, namun tidak akan cukup efektif di masyarakat sehingga kebijakan ini harus dikaji ulang. Dalam kajian ini, penulis ingin menekankan keadilan substantif lebih penting dibandingkan keadilan legalistik karena keadilan substantif lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam kasus hukum lingkungan terdapat hak lingkungan yang sehat sebagai bagian dari HAM. Ini manfaat dari teori hukum progressif.Kata kunci: Hukum Lingkungan, keadilan prosedural, keadilan hukum, keadilan substantif, teori hukum progresif
HAK OPORTUNITAS JAKSA DALAM MENYIKAPI PENGADUAN KASUS PERZINAHAN Shidarta Shidarta
Jurnal Yudisial Vol 4, No 2 (2011): ANTINOMI PENEGAKAN HUKUM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v4i2.192

Abstract

ABSTRACTIn the case of adultery occurred in Mataram, the public prosecutor used the right of discretion as not to accuse the complainant's wife. The use of this right has afterward become a polemic pertaining to the interpretation of crime by complaint in the context of adultery and the right of discretion as contained in the formulation of Article 284 paragraph (1) and (5) of the Criminal Code, and Article 35 of Law on the Attorney of the Republic of Indonesia. The author of this article argues that the use of right of discretion undermines the legality principle which is still highly respected in the enforcement of criminal law. Therefore, this right must be used very carefully. And the Attorney General who should have the authority of discretionary in deciding the suitability the use of the right of discretion. Keywords: the right of discretion, prosecution, adultery, crime by complaint. ABSTRAKDalam kasus perzinahan yang terjadi di Semarang, JPU menggunakan hak oportunitasnya untuk tidak menuntut isteri terdakwa. Penggunaan hak demikian tetap menjadi polemik berkenaan dengan penafsiran delik aduan dalam tindak pidana perzinahan dan hak oportunitas sebagaimana diformulasikan dalam Pasal 284 ayat (1) dan (5) KUHP dan Pasal 35 UU Kejaksaan RI. Penulis artikel ini setuju bahwa penggunaan hak oportunitas ini harus tetap dihormati dalam penerapan hukum pidana, dan oleh karena itu harus pula dipakai secara ekstra berhati-hati. Jaksa Agunglah yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kelayakan penggunaan hak tersebut. Kata kunci: hak oportunitas, tuduhan, perzinahan, delik aduan.
KEGAGALAN DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP Yudistiro Yudistiro
Jurnal Yudisial Vol 4, No 2 (2011): ANTINOMI PENEGAKAN HUKUM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v4i2.193

Abstract

ABSTRACTPT. KH producing textile and fabric did not follow the requirements set out in Government Regulation No. 85 Year 1999 on Management of Hazardous and Toxic Waste. Its production of solid waste/sludge contained metals pollution. The judge set the defendant, the Director of PT KH free from the primary charge of Article 43 paragraph (1) of Law No. 23 of 1997, but punished the defendant with the indictment of Article 44 paragraph (1) of Law No. 23 of 1997. In deciding the case, the panel of judges did not optimize the role of expert witnesses and use the results of laboratory analysis report on solid waste samples examined by the laboratory of ALS Bogor. According case above, environmental law has grown rapidly, not only concerning the function of law in keeping control and certainty for the community (social control), but also the role as the agent of stability.Keywords: laboratory, expert witnesses, environmental pollution ABSTRAKPT. KH memproduksi tekstil dan kain tetapi tidak mengikuti syarat yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Manajemen Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Kasus ini dibawa ke pengadilan, dan hakim memutuskan terdakwa, Direktur PT KH, bebas dari dakwaan primair sebagaimanan Pasal 43 paragraph (1) UU Nomor 23 Tahun 1997, tetapi menghukum terdakwa melanggar Pasal 44 paragraph (1) UU Nomor 23 Tahun 1997. Menurut penulis, dalam memutuskan perkara, majelis hakim tidak optimal mengunakan peran saksi ahali dan hasil test laboratorium dari ALS Bogor sebagai alat bukti. Kasus di atas salah satu kasus hukum lingkungan yang dibawa kepengadilan karena seiring pesatnya perkembangan dan menjadi perhatian pemerintah, komunitas sosial, dan juga peran unsur lain untuk berperan menjaga stabilitas lingkungan.Kata kunci: laboratorium, saksi ahli, polusi lingkungan

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2011 2011


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 16 No. 1 (2023): - Vol 15, No 3 (2022): BEST INTEREST OF THE CHILD Vol 15, No 2 (2022): HUKUM PROGRESIF Vol 15, No 1 (2022): ARBITRIO IUDICIS Vol 14, No 3 (2021): LOCUS STANDI Vol 14, No 2 (2021): SUMMUM IUS SUMMA INIURIA Vol 14, No 1 (2021): OPINIO JURIS SIVE NECESSITATIS Vol 13, No 3 (2020): DOCUMENTARY EVIDENCE Vol 13, No 2 (2020): VINCULUM JURIS Vol 13, No 1 (2020): REASON AND PASSION Vol 12, No 3 (2019): LOCI IMPERIA Vol 12, No 2 (2019): ACTA NON VERBA Vol 12, No 1 (2019): POLITIK DAN HUKUM Vol 11, No 3 (2018): PARI PASSU Vol 11, No 2 (2018): IN CAUSA POSITUM Vol 11, No 1 (2018): IUS BONUMQUE Vol 10, No 3 (2017): ALIENI JURIS Vol 10, No 2 (2017): EX FIDA BONA Vol 10, No 1 (2017): ABROGATIO LEGIS Vol 9, No 3 (2016): [DE]KONSTRUKSI HUKUM Vol 9, No 2 (2016): DINAMIKA "CORPUS JURIS" Vol 9, No 1 (2016): DIVERGENSI TAFSIR Vol 8, No 3 (2015): IDEALITAS DAN REALITAS KEADILAN Vol 8, No 2 (2015): FLEKSIBILITAS DAN RIGIDITAS BERHUKUM Vol 8, No 1 (2015): DIALEKTIKA HUKUM NEGARA DAN AGAMA Vol 7, No 3 (2014): LIBERTAS, JUSTITIA, VERITAS Vol 7, No 2 (2014): DISPARITAS YUDISIAL Vol 7, No 1 (2014): CONFLICTUS LEGEM Vol 6, No 3 (2013): PERTARUNGAN ANTARA KUASA DAN TAFSIR Vol 6, No 2 (2013): HAK DALAM KEMELUT HUKUM Vol 6, No 1 (2013): MENAKAR RES JUDICATA Vol 5, No 3 (2012): MERENGKUH PENGAKUAN Vol 5, No 2 (2012): KUASA PARA PENGUASA Vol 5, No 1 (2012): MENGUJI TAFSIR KEADILAN Vol 4, No 3 (2011): SIMULACRA KEADILAN Vol 4, No 2 (2011): ANTINOMI PENEGAKAN HUKUM Vol 4, No 1 (2011): INDEPENDENSI DAN RASIONALITAS Vol 3, No 3 (2010): PERGULATAN NALAR DAN NURANI Vol 3, No 2 (2010): KOMPLEKSITAS PUNITAS Vol 3, No 1 (2010): KORUPSI DAN LEGISLASI More Issue